Lelang Sukuk Negara Raup Rp11,3 Triliun; Imbal Hasil SBN 10 Tahun Naik

  


Bareksa.com - Berikut sejumlah berita dan informasi terkait ekonomi dan investasi yang disarikan dari berbagai media dan keterbukaan informasi Rabu, 13 Januari 2021. 

Lelang Sukuk 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meraup Rp11,3 triliun dari lelang enam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara. Adapun total penawaran yang masuk, Rp24,27 triliun, atau lebih dari dua kali lipat yang dimenangkan (oversubscribed). 

Sebelumnya, Direktorat Pembiayaan Syariah menyatakan target indikatif dari lelang tersebut sebesar Rp14 triliun, guna memenuhi sebagian target pembiayaan APBN 2021.

Berdasarkan keterangan resmi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan pada Selasa (12/1), penerbitan terbagi atas seri SPNS13072021, PBS027, PBS017, PBS029, PBS004, dan PBS028. Penerbitan SBSN dilakukan melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI).

Lelang SBSN diikuti oleh investor institusi, seperti asuransi, dana pensiun, dan manajer investasi untuk mengelola reksadana. SBSN merupakan satu aset yang bisa measuk dalam portofolio reksadana, khususnya reksadana pendapatan tetap. 

Imbal Hasil SBN 

Harga obligasi pemerintah atau Surat Berharga Negara (SBN) pada perdagangan Selasa (12/1/2021) ditutup bervariasi, seiring akan dilakukannya vaksinasi tahap awal yang akan dilaksanakan pada Rabu (13/1/21). 

Dikutip dari CNBC Indonesia, SBN berseri FR0061, FR0081, dan FR0067 pada Selasa dikoleksi oleh investor, sedangkan sisanya cenderung dilepas oleh investor. Berdasarkan imbal hasilnya (yield), SBN berseri FR0061, FR0081, dan FR0067 mengalami penurunan yield, sedangkan sisanya mengalami kenaikan.

Sementara itu, yield SBN berseri FR0082 dengan tenor 10 tahun yang merupakan acuan yield obligasi negara naik 2 basis poin (bps) ke level 6,332 persen pada hari ini. Artinya, harga obligasi seri acuan tersebut melemah di pasar. 

Yield berlawanan arah dari harga, sehingga kenaikan yield menunjukkan harga obligasi yang turun. Demikian juga sebaliknya. Satuan penghitungan basis poin setara dengan 1/100 dari 1 persen.

Harga SBN ditutup bervariasi karena investor menanggapi berbeda terkait sentimen dari vaksinasi tahap awal di Indonesia yang akan dilaksanakan pada Rabu. 

Penjualan Ritel 

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy melihat kalau penjualan ritel pada bulan Desember 2020 berpotensi meningkat. Hal ini mencerminkan ekonomi yang mulai pulih. 

"Kalau melihat dari perkembangan aktivitas masyarakat yang memang meningkat, ada peluang indeks penjualan riil akan membaik dibandingkan bulan November 2020," tutur Yusuf dikutip Kontan.co.id, Selasa (12/1).

Selain itu, peningkatan penjualan ritel pada bulan Desember 2020 juga dipengaruhi oleh faktor musiman seperti libur Natal dan Tahun Baru yang biasanya mengungkit tingkat konsumsi masyarakat.

Dengan melihat prospek baik penjualan ritel tersebut, ditambah dengan perkembangan aktivitas lain seperti misalnya indeks manufaktur yang sudah ekspansi di akhir tahun, maka Yusuf yakin kalau proses pemulihan konsumsi masyarakat di kuartal IV-2020 semakin nyata meski memang masih akan berada dalam zona negatif.

Investor Asing 

Aliran dana asing kembali masuk ke pasar modal Indonesia pada perdagangan Selasa (12/1), dengan nilai beli bersih Rp 605,82 miliar di pasar reguler. Ini meneruskan langkah asing pada perdagangan Senin yang memborong saham nilai beli bersih mencapai Rp 2,28 triliun di pasar reguler. 

Saham-saham perbankan, menjadi incaran investor asing pada Selasa. Asing paling banyak membeli saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dengan nilai beli bersih Rp 632,3 miliar. Saham ini ditutup naik 1,51 persen menjadi Rp 4.720 per saham.

Saham bank lain yang diminati asing masih dari bank pelat merah, yaitu PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dengan nilai beli bersih Rp 160,1 miliar. Saham Bank Mandiri ini pun tercatat menguat hingga 1,46 persen menyentuh harga Rp 6.950 per saham. 

Saham berikutnya yang diborong oleh investor asing yaitu PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan nilai beli bersih mencapai Rp 71,1 miliar. Meski begitu, harga saham bank swasta terbesar di Indonesia ini mengalami penurunan 2,52 persen menjadi Rp 35.800 per saham. 

Direktur Riset dan Investasi Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan, masuknya investor asing ke pasar saham Indonesia karena melihat ada pemulihan ekonomi. Potensi pemulihan ekonomi Indonesia, tak lepas dari izin penggunaan darurat vaksin Covid-19 buatan Sinovac.

https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2021-01-13/lelang-sukuk-negara-raup-rp113-triliun-imbal-hasil-sbn-10-tahun-naik


Share:

Pengusaha Beberkan Dampak Besar PSBB Ketat ke Ekonomi

  






Jakarta - 

Penerapan PSBB di Jawa-Bali imbas COVID-19 membuat resah pengusaha. Pemerintah pun diminta memastikan seluruh stimulus dan bantuan terus dilakukan selama masa PSBB berlangsung.

Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, dunia usaha memahami PPKM Jawa Bali sebagai antisipasi pengendalian dan menekan laju penularan COVID-19 yang sudah sangat mengkhawatirkan. Namun pengusaha khawatir akan memperburuk situasi ekonomi yang mempengaruhi dunia usaha.

"Ini semua demi kesehatan dan keselamatan masyarakat, namun dari sisi pengusaha kebijakan ini semakin memperpanjang kagalauan dan ketidakpastian," ujarnya dilansir dari keterangan tertulis, Sabtu (9/1/2021).

Menurutnya, meski pemerintah menyebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), kebijan ini mirip dengan PSBB dengan pembatasan berbagai aktivitas usaha. Seperti menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75%.

"Ini sangat mempengaruhi sektor transportasi, UMKM penjual makanan dan minuman serta transaksi BBM," tambahnya.

Selain itu pembatasan jam buka pusat perbelanjaan atau mal sampai jam 19.00 Wib juga akan menurunkan transaksi perdagangan dan perputaran uang. Belum lagi ada pembatasan makan ditempat maksimal 25% yang akan menurunkan omzet pelaku usaha restoran dan Café.

Kebijakan ini menurut Sarman juga akan berdampak terhadap kunjungan wisata dengan penutupan berbagai fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya. Hal itu akan berdampak pada industry hotel dan aneka UMKM.

"Dengan kebijakan ini juga akan menurunkan kunjungan masyarakat antar provinsi dan kota Jawa bali karena secara psikologis ada kekhawatiran dan kewajiban untuk melakukan swab antigen, tentu akan berdampak pada transportasi antar daerah," ucapny

Kebijakan PSBB Jawa dan Bali akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional karena hampir 55% penduduk Indonesia berdomisili di Pulau Jawa, hampir 60% PDB Nasional disumbang dari Jawa Bali. Lalu sekitar 60,74% usaha atau perusahaan atau sebanyak 16,2 juta berlokasi di pulau Jawa berdasarkan sensus ekonomi 2016 dan sekitar 63,38% atau sebanyak 44,6 juta orang tenaga kerja berada di Pulau Jawa.

Artinya perekonomian di Jawa menjadi barometer terhadap perekonomian nasional. Jika aktivitas perekonomian di Jawa dan Bali mengalami penurunan maka dipastikan akan berdampak terhadap perekonomian nasional.

"Untuk itu kami dari pelaku usaha berharap kepada Pemerintah agar selama PSBB Jawa Bali diberlakukan mulai tanggal 11 s/d 25 Januari 2021 daya beli masyarakat tetap terjaga karena hampir 60% pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Berbagai stimulus, relaksasi dan Bantuan Sosial tunai kepada masyarakat agar disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.Termasuk program Kartu Pra kerja, subsidi gaji kepada pekerja dan bantuan modal kerja kepada UMKM dapat diteruskan dan diperluas untuk mampu menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat," harapnya.

Dia juga berharap berbagai program yang ditujukan untuk meringankan beban pengusaha agar mampu bertahan di masa pandemi juga dilakukan evaluasi. Kemudian selanjutnya dikaji efektivitasnya selama ini kepada pelaku usaha. Dia berharap berbagai stimulus dan relaksasi serta berbagai kebijakan lainnya yang telah berakhir dapat diperpanjang sampai dengan akhir tahun 2021 agar dapat memperpanjang nafas pengusaha.

"Pemberlakuan PSBB Jawa Bali di awal tahun ini membuat psikologi pengusaha semakin khawatir karena kita tau sampai kapan badai ini berlalu.Semoga dengan adanya PSBB yang diperluas semakin dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap protocol kesehatan,sehingga selama pemberlakuan PSBB Jawa Bali ini angka penularan COVID-19 semakin terkendali dan semakin menurun sehingga kami kebijakan PSBB Jawa Bali ini cukup sampai dengan tanggal 25 Januari, tidak diperpanjang
lagi," tutupnya.

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5327247/pengusaha-beberkan-dampak-besar-psbb-ketat-ke-ekonomi


Share:

Pandemi Memangkas Waktu yang Dibutuhkan China untuk Menjadi Ekonomi Terbesar di Dunia

  


KONTAN.CO.ID - LONDON.  China akan menggusur Amerika Serikat (AS) dari posisi ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2028, lima tahun lebih cepat daripada perkiraan sebelumnya. Prediksi itu merujuk ke kontrasnya hasil pemulihan ekonomi kedua negara dari pandemi COVID-19, demikian pernyataaan Centre for Economics and Business Research (CEBR).

Dalam laporan tahunan yang dipublikasi pada Sabtu (26/12), CEBR memprediksi tema umum ekonomi global dalam beberapa tahun mendatang adalah perebutan ekonomi dan soft power di antara AS dan China.

Lembaga think tank yang berpusat di London itu menambahkan, pandemi COVID-19 dan kejatuhan ekonomi yang terkait tentu saja membuat persaingan ini menguntungkan China. CEBR menyebut keberhasilan China mengelola kebijakan di masa pandemi, berikut lockdown yang ketat, dan tekanan yang dialami ekonomi di Barat, berarti kinerja ekonomi di China akan lebih baik.

Baca Juga: Sambut 2021 investor perlu mencermati sejumlah faktor ini

China akan menetapkan target pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7% per tahun untuk periode 2021-2025. Sementara di periode 2026-2030, target pertumbuhan ditetapkan sebesar 4,5% per tahun.

AS kemungkinan akan mengalami rebound pasca pandemi yang kuat pada tahun 2021, pertumbuhannya akan melambat menjadi 1,9% per tahun antara 2022 dan 2024, dan kemudian menjadi 1,6% setelah itu.

Jepang akan tetap menjadi ekonomi terbesar ketiga di dunia, jika produk domestik bruto dihitung dalam dolar, hingga awal 2030-an. Di masa itu, urutan ketiga akan diambil alih oleh India, dan Jepang akan tergusur ke urutan keempat. Sementara Jerman yang sebelumnya berada di posisi itu akan tergeser ke peringkat kelima.

Inggris Raya, yang saat ini merupakan ekonomi terbesar kelima menurut ukuran CEBR, akan turun ke posisi keenam mulai tahun 2024.

Namun, meskipun terpukul pada tahun 2021 karena keluarnya dari pasar tunggal Uni Eropa, PDB Inggris dalam dolar diperkirakan akan menjadi 23% lebih tinggi daripada Prancis pada tahun 2035, dibantu oleh kepemimpinan Inggris dalam ekonomi digital yang semakin penting.

Eropa menyumbang 19% dari output di 10 ekonomi global teratas pada tahun 2020 tetapi itu akan turun menjadi 12% pada tahun 2035, atau lebih rendah jika ada perpecahan sengit antara UE dan Inggris, kata CEBR.

Baca Juga: Ini yang mengganjal Erdogan untuk memiliki hubungan yang lebih mesra dengan Israel

Ia juga mengatakan bahwa dampak pandemi pada ekonomi global kemungkinan akan muncul dalam inflasi yang lebih tinggi, bukan pertumbuhan yang lebih lambat.

“Kami melihat siklus ekonomi dengan kenaikan suku bunga pada pertengahan 2020-an,” katanya, menimbulkan tantangan bagi pemerintah yang telah meminjam secara besar-besaran untuk mendanai tanggapan mereka terhadap krisis COVID-19.

“Tapi tren mendasar yang telah dipercepat hingga saat ini menuju dunia yang lebih hijau dan lebih berbasis teknologi saat kita memasuki tahun 2030-an.”

https://insight.kontan.co.id/news/pandemi-memangkas-waktu-yang-dibutuhkan-china-untuk-menjadi-ekonomi-terbesar-di-dunia?page=2


Share:

World Bank beri kunci pemulihan ekonomi Indonesia: Jaga kesehatan dan dorong konsumsi

 

World Bank beri kunci pemulihan ekonomi Indonesia: Jaga kesehatan dan dorong konsumsi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Dunia (World Bank) memprediksi perekonomian Indonesia akan tumbuh 4,4% pada tahun 2021. Namun, pada tahun ini ekonomi Indonesia diperkirakan masih akan tumbuh minus 2,2% yoy. 

Acting Lead Economist World Bank Indonesia Ralph Van Doorn mengungkapkan, ada beberapa hal yang menjadi kunci dalam pemulihan perekonomian Indonesia. 

“Kami menyarankan untuk pemerintah menjadikan kesehatan masyarakat menjadi prioritas. Vaksin yang aman juga merupakan hal yang bisa mendukung sektor kesehatan membaik,” ujar Ralph, Kamis (17/12). 

Selain dari sektor kesehatan, Ralph juga menyarankan agar pemerintah terus hadir dalam memberikan bantuan dan dukungan bagi rumah tangga. Apalagi, konsumsi rumah tangga merupakan motor penggerak perekonomian Indonesia. 

Baca Juga: Ada empat kebijakan untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah tahun depan, apa saja?

Kemudian, hal yang menjadi kunci lain adalah dukungan bagi dunia usaha, reformasi fiskal, juga reformasi struktural agar bisa menggenjot pertumbuhan jangka panjang dan mendukung tersedianya lapangan kerja dan sumber penghasilan masyarakat. 


https://nasional.kontan.co.id/news/world-bank-beri-kunci-pemulihan-ekonomi-indonesia-jaga-kesehatan-dan-dorong-konsumsi



Share:

Gubernur BI Perry Warjiyo Ungkap 3 Cara Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di 2021

 BI Kembali Pertahankan Suku Bunga Acuan di 5 Persen

Share:

Pemulihan Ekonomi dan Vaksinasi: Indonesia di Persimpangan Jalan




PADA 9 Desember 2020 Indef mengadakan konferensi internasional secara virtual, bertema Sustainable development and its challenges in the changing world. Mantan Wapres Jusuf Kalla dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan sambutan utama. Pembicaranya adalah tiga profesor dari Jepang, India, dan Inggris, seorang dosen dari Belanda, dan saya. Sebagai anggota PEFC Board di Jenewa dan Ketum IFCC, tentu saya memaparkan tentang sertifikasi kelestarian menjadi alat pasar yang “berhasil memaksa” korporasi global memenuhi standar kelestarian dan membantu Indonesia memulihkan ekspor. Selain isu tersebut, poin utama saya yang lain adalah tentang penanganan pandemi Covid-19 sebagai pemenuhan tujuan ketiga dari Sustainable Development Goals, yaitu good health and well-being. Karena kita tidak disiplin menjalankan tindakan kesehatan publik (TKP), penanganan pandemi Indonesia banyak dinilai tidak memadai. Soal ini, majalah Forbes (5/6/2020) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-97 dari 100 negara, jauh di bawah Vietnam (20); bahkan di bawah Myanmar (83) dan Bangladesh (84). Sejak Maret 2020 saya sering menyuarakan bahwa pemulihan ekonomi itu tergantung pada penanganan pandemi. Karena itu, penanganan pandemi harus diutamakan. Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Minus 5,32 Persen: Sekali Lagi, Tolong Kendalikan Pandeminya Ini berarti, berbagai TKP perlu dijalankan dengan ketat dan disiplin, salah satunya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Saya sering katakan “tangani pandeminya, ekonomi akan ikut”. Argumen tersebut sekarang terbukti dengan keberhasilan Vietnam dan Taiwan, dua negara yang sering saya jadikan contoh. Mari kita lihat tabel berikut. Lihat Foto Perbandingan Data Covid-19 dan Ekonomi antara Indnesia, Vietnam, dan Taiwan (KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI) Kita tidak disiplin menjalankan TKP karena takut perekonomian terpuruk. Sebaliknya, Vietnam dan Taiwan sangat disiplin menjalankan TKP. Hasilnya? Per 6 Desember 2020, jika dihitung per 100.000 penduduk, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia adalah 72-149 kali lipat dari Vietnam dan Taiwan. Jumlah meninggal bahkan hingga 161-214 kali lipat dari mereka. Bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi? Vietnam tetap tumbuh positif di triwulan 1 hingga triwulan 3 pada 2020. Taiwan hanya terkontraksi -0,56 persen pada triwulan 2/2020, tapi sudah positif di triwulan 3/2020. Indonesia justru terkena resesi. Baca juga: Indonesia Menuju Resesi Pertama sejak 1998? Kesimpulannya, kedisiplinan Vietnam dan Taiwan membuat pandemi terkendali. Ekonominya cepat pulih, malah bisa positif selama pandemi. Ketidakdisiplinan Indonesia membuat pandemi sulit dikendalikan, ekonominya pun malah resesi. Bahasa awamnya, pandemi enggak dapet, ekonomi enggak dapet juga. Vaksinasi Dengan kinerja di atas, harus diakui kita salah memilih jalan. Ini kesalahan kolektif karena masyarakat juga susah berdisiplin menjalankan TKP. Namun, tanggung jawab terbesar tetap pada pemerintah yang mengambil kebijakan. Karena itu, saya berharap pemerintah, khususnya Presiden, legawa mendengarkan opini kedua (second opinion) yang berbasis ilmiah. Legawa mengkaji ulang jalan mana yang terbaik, karena pandemi ini masalah bersama. Ke-legawa-an di atas menjadi sangat penting dalam soal vaksinasi. Kenapa? Karena vaksin adalah harapan terbaik dunia untuk mengalahkan pandemi. Bagi perekonomian Indonesia, vaksin juga harapan terbaik untuk pemulihan konsumsi rumah tangga, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Baca juga: Pak Jokowi, Saatnya Berpihak kepada Wong Cilik… Kita tahu, pertumbuhan ekonomi dan konsumsi itu sangat erat hubungannya. Selama pandemi, ekonomi terkontraksi karena konsumsi tumbuh negatif. Konsumsi terkontraksi karena rumah tangga atas dan menengah belum percaya diri. Mereka menahan pergerakan fisik dan daya belinya. Padahal, rumah tangga atas itu menyumbang 45,36 persen konsumsi pada 2019. Sumbangan kelas menengah 36,93 persen dan bawah 17,71 persen. Di sisi lain, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) banyak tergantung kelas atas dan menengah sebagai pebisnis atau investor. Namun, mereka menahan dananya karena investasi pada saat pandemi masih tinggi risikonya. Vaksinasi bisa memulihkan kepercayaan diri mereka, sehingga konsumsi dan investasinya pulih kembali. Karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk memilih jalan vaksinasi yang terbaik. Kata kuncinya adalah standar ilmiah dunia. Standar ilmiah dunia Saat ini, dua vaksin yang sudah memenuhi standar ilmiah dunia adalah Pfizer/BioNTech dan Moderna. Negara yang membeli vaksin Pfizer/BioNTech juga sudah memulai vaksinasi. Lihat Foto Ilustrasi vaksin Covid-19 yang sedang dikembangkan. (SHUTTERSTOCK/PAL SAND) Selain Inggris, AS, dan Uni Eropa, pada 24 Desember 2020 juga ada Mexico, Chile, dan Kosta Rika yang telah memulai vaksinasi.  Menyusul, Singapura akan melakukan vaksinasi pada 30 Desember 2020. Beberapa pekan ke depan, beberapa negara juga akan melakukannya dengan vaksin Moderna. Sejak 6 Desember 2020, Indonesia sudah mempunyai stok 1,2 juta dosis vaksin Sinovac, yang disebut CoronaVac. Indonesia memang mengandalkan CoronaVac. Masalahnya, data tentang efikasi, keamanan, dan efek samping CoronaVac berdasarkan uji klinis fase 3 masih belum diumumkan oleh Sinovac. Berita yang muncul justru secara ilmiah membingungkan. Baca juga: Mimpi Vaksin Covid-19 Segera Sebagai contoh, efikasi CoronaVac dilaporkan 50-90 persen di Brasil dan 91,25 persen di Turki. Jadi selang 95 persen confidence interval (95% CI) dari efikasi CoronaVac terlihat sangat lebar. Di sisi lain, data Turki diperoleh hanya dari 1.332 peserta uji klinis. Jumlah ini relatif sedikit. Adapun di São Paulo, Brazil, jumlah pesertanya disebut 9.000, terakhir 13.000. Di Indonesia, pesertanya hanya 1.620. Hal ini berbeda dengan vaksin Pfizer/BioNTech. Laporan uji klinis fase ke-3 nya dipublikasikan di the New England Journal of Medicine (NJEM), jurnal kedokteran ternama, pada 10 Desember 2020. Datanya pun disajikan secara transparan. Jumlah peserta uji klinis vaksin Pfizer/BioNTech tercatat 43.448 orang, dengan 21.720 orang divaksinasi dan 21.728 orang mendapat plasebo. Dari 36.523 peserta yang tidak terinfeksi SARS-CoV-2, baik sebelum maupun pada saat vaksinasi, minimal tujuh hari setelah dosis kedua terdapat delapan orang penerima vaksin dan 162 orang yang mendapat plasebo diketahui positif Covid-19. Efikasinya 95 persen dengan 95% CI pada selang [90,3-97,6]. Untuk vaksin Moderna, terdapat 30.400 peserta uji klinis fase 3. Dalam analisis interimnya, mulai 14 hari setelah dosis kedua, dari 27.817 peserta terdapat lima kasus Covid-19 di kelompok penerima vaksin dan 90 di plasebo. Efikasinya 94,5 persen dengan 95% CI pada selang [86,5-97,8]. Masih banyak lagi prosedur, data, dan analisis yang dilaporkan oleh Pfizer/BioNTech dan Moderna, termasuk efikasi pada beberapa kondisi. Poin saya adalah, CoronaVac perlu memenuhi standar ilmiah dan transparansi yang sama dengan kedua vaksin di atas. Bahkan, data mentah pun harus diserahkan karena otoritas seperti FDA akan mengeceknya. Baca juga: Mengintip Progres Uji Klinis Vaksin Covid-19 di Indonesia Pertanyaannya, kapankah hal ini bisa dipenuhi? Jika tidak, laporan uji klinisnya akan rendah kredibilitasnya. Jangan lupa, risiko penerima vaksin terkena Covid-19 itu tetap ada meskipun kecil. Namun, di era medsos, berita tentang hal ini akan meledak dan bisa merusak kepercayaan terhadap vaksinasi. Di sisi lain, jika standar ilmiah dan transparansi belum dipenuhi maka atas dasar apakah BPOM mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA)? Indonesia memang memesan vaksin lain seperti Novavax. Namun, Novavax baru mulai uji klinis fase 3 pada 28 Desember 2020, melibatkan sekitar 30.000 relawan di AS dan Meksiko. Masih perlu beberapa bulan lagi untuk mengetahui hasilnya. Rencana cadangan Saya tidak ingin membahas kenapa kita memilih CoronaVac sebagai vaksin utama. Namun, mau tidak mau, Indonesia perlu punya “Rencana Cadangan”. Ini sebagai jaga-jaga jika Sinovac terlambat memenuhi standar ilmiah dan transparansi. Lihat Foto Satu paket vaksin eksperimental untuk Covid-19 di Quality Control Laboratory di the Sinovac Biotech, Beijing, China. Gambar diambil pada 29 April 2020. (AFP/NICOLAS ASFOURI) Jika ini terjadi, BPOM jangan memaksakan diri menerbitkan EUA. Pemerintah juga jangan intervensi politis ke BPOM. Karena, kesehatan dan nyawa rakyat yang jadi taruhannya, selain perekonomian. Apa rencana cadangan itu? Walaupun sangat terlambat, tidak ada salahnya jika pemerintah melobby Pfizer dan Moderna. Tidak usah beli banyak, cukup satu juta sampai dua juta juta dosis saja dulu untuk pengiriman segera. Syukur jika bisa mendapatkan lebih. Jika perlu, kita bayar lebih mahal. Pfizer Indonesia yang sudah berbisnis di sini sejak 1969 bisa diminta kerja samanya. Saya tidak yakin apakah kita bisa membeli dari tangan kedua, yaitu Singapura. Mungkin saja Pfizer dan Moderna tidak mengizinkan re-ekspor. Selain itu, bagi Singapura akan lebih menguntungkan jika orang kaya Indonesia yang datang ke Singapura untuk vaksinasi daripada menjual vaksinnya ke Indonesia. Jika lobi berhasil, tentu tenaga kesehatan harus divaksin lebih awal. Namun, sebagian vaksinnya bisa dijual dengan harga mahal kepada pebisnis dan investor. Baca juga: Jejak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari Masa ke Masa Jika perlu, buat persyaratan bahwa mereka harus melakukan perjalanan bisnis dan wisata domestik senilai Rp X puluh juta. Bea masuk impor yang mahal, misalnya Rp 1-2 juta, juga bisa diterapkan, sehingga ada tambahan penerimaan negara. Saya yakin kelompok atas dan menengah mau membayar mahal untuk vaksin tersebut. Program “Vaksinasi Bisnis” ini diharapkan bisa memulihkan konsumsi dan investasi rumah tangga atas dan menengah. Dengan demikian, pemulihan ekonomi bisa dipercepat.

baca: https://money.kompas.com/read/2020/12/29/164949626/pemulihan-ekonomi-dan-vaksinasi-indonesia-di-persimpangan-jalan?page=all.


Share:

Akhir 2020, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kian Membaik


KOMPAS.com – Sejak ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Maret 2020, wabah Covid-­19 tidak hanya memengaruhi sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi. Awalnya, dampak penyebaran virus yang bermula di Wuhan, Tiongkok terhadap ekonomi dunia ini diperkirakan akan mengikuti pola wabah Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) pada 2003. Kala itu, negara yang terkena dampak wabah akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi tajam dalam satu triwulan saja dengan pemulihan kondisi ekonomi pada triwulan berikutnya. Pada grafik pertumbuhan ekonomi, kondisi tersebut berpola huruf V yang melambangkan perekonomian yang menurun, tapi lekas positif kembali. Akan tetapi, kondisi berubah drastis ketika Covid­-19 mulai menyebar ke berbagai negara di luar Tiongkok dan menjadi pandemi. Episentrum penyebaran Covid-­19 bergeser dari China dan beralih ke Amerika Serikat, Eropa, Brazil, India, Rusia, Peru, Chile, Meksiko, hingga Turki. Fakta tersebut mendorong berbagai negara menutup perbatasan serta menerapkan kebijakan physical distancing dan lockdown yang berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi. “Dengan berbagai perkembangan tersebut, proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia direvisi dengan cepat. Dampak ekonomi yang pada awalnya diperkirakan akan berbentuk V, berubah menjadi huruf U atau bahkan huruf L,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam rilis yang diterima Kompas.com, Selasa (15/12/2020). Suharso menjelaskan, International Monetary Fund (IMF) pada awal 2020 memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan mencapai 3,3 persen. Prediksi itu kemudian direvisi menjadi minus ­4,4 persen pada Oktober 2020. Lembaga internasional lain, seperti Bank Dunia hingga Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) juga memperkirakan terjadinya resesi dunia, dengan angka pertumbuhan ekonomi masing-­masing sebesar ­minus 5,2 persen dan minus ­4,5 persen pada 2020. Sama seperti negara-negara lain, Indonesia juga harus cepat melakukan mitigasi pandemi Covid-19. Untuk pertama kalinya sejak krisis ekonomi 1997/1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen pada triwulan II 2020. Penyebab utamanya adalah lemahnya konsumsi masyarakat dan aktivitas investasi sebagai akibat kebijakan pembatasan sosial untuk mengatasi penyebaran Covid-19. Hampir semua sektor mengalami tekanan akibat pandemi Covid­19. Adapun sektor yang mengalami kontraksi terbesar adalah sektor transportasi dan penyediaan akomodasi serta makan dan minum. Meski begitu, perekonomian Indonesia mampu pulih kembali dengan cepat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada triwulan III 2020, ekonomi Indonesia mengalami peningkatan sebesar 5,05 persen terhadap triwulan sebelumnya. Secara tahunan year on year (yoy), pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2020 memang masih terkontraksi sebesar 3,49 persen. Namun, kondisi ini masih lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya dan bahkan, termasuk rendah jika dibandingkan negara lain. Prospek pemulihan ekonomi Kementerian PPN/Bappenas memperkirakan pemulihan ekonomi akan terus berlanjut pada triwulan IV 2020. Kontraksi pertumbuhan ekonomi triwulan IV diprediksi akan lebih rendah dan diupayakan menjadi positif. Di sisi lain, realisasi pertumbuhan ekonomi 2020 diperkirakan akan mengalami kontraksi, yakni jauh lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pada awal tahun sebesar 5,3 persen. Suharso mengatakan, proses pemulihan itu didukung langkah mitigasi pandemi dari pemerintah yang bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah-langkah itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-­Undang Nomor 1 Tahun 2020 dan telah disahkan menjadi Undang-­Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Adapun langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah antara lain kebijakan refocusing dan realokasi anggaran kegiatan nonprioritas serta pemberian stimulus untuk penanganan dampak pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Stimulus itu, kata Suharso, diberikan melalui insentif pajak, tambahan belanja negara, pembiayaan anggaran untuk menangani masalah kesehatan, perlindungan sosial, serta dukungan kepada dunia usaha dan pemerintah daerah. “Mengacu pada Nota Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional mencapai Rp 695,2 triliun atau diperkirakan setara dengan 4,2 persen produk domestik bruto (PDB),” papar Suharso. Dari sisi kebijakan moneter, BI menurunkan tingkat suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate menjadi 3,75 persen hingga November 2020. Selain itu, BI juga melakukan kebijakan quantitative easing untuk memastikan ketersediaan likuiditas di pasar keuangan. Sementara itu, OJK turut mengambil sejumlah langkah kebijakan. Salah satunya, relaksasi dan restrukturisasi pinjaman. Langkah OJK ini dinilai mampu menjaga kesehatan sektor keuangan, termasuk perbankan di tengah pandemi. Kondisi perbankan saat ini pun relatif baik, ditandai dengan capital adequacy ratio di atas 20 persen dan non-performing loan di bawah 5 persen. Suharso optimistis pemulihan ekonomi Indonesia akan terus berlanjut karena didorong stabilitas makroekonomi yang terjaga. Hal itu tercermin dari pergerakan nilai tukar rupiah dan pasar saham. Seperti diketahui, kepanikan akibat pandemi Covid-­19 sempat mendorong aliran modal keluar Indonesia (capital outflow). Karena itu, nilai tukar rupiah sempat terdepresiasi hingga posisi di atas Rp 16.500 per dollar AS dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun hingga lebih rendah dari 4.000 pada akhir Maret 2020. Namun, kondisi tersebut berangsur membaik. Nilai tukar rupiah kembali menguat pada kisaran Rp 14.000 per dollar AS pada awal Desember 2020. Sementara itu, IHSG kembali mendekati 6.000. “Penguatan pada nilai tukar dan pasar saham menunjukkan tingkat keyakinan yang tinggi terhadap pemulihan ekonomi Indonesia. Selain itu, stabilitas makroekonomi tercermin dari tingkat inflasi yang stabil, defisit neraca berjalan yang rendah, dan cadangan devisa yang tinggi,” kata Suharso. TAG: pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan Ekonomi pemulihan triwulan

https://biz.kompas.com/read/2020/12/21/202935628/akhir-2020-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-kian-membaik
Share:

Recent Posts