Andalkan SDA, Pertumbuhan Ekonomi Papua Minus 10,44 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat  pertumbuhan ekonomi Papua pada kuartal I 2019 minus 10,44 persen. Dari pertumbuhan ini, Papua berkontribusi sebesar 2,19 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB). 

Pertumbuhan minus yang dialami Papua ini, kata Kepala BPS Suhariyanto, terkait dengan struktur perekonomian di sana yang masih mengandalkan sumber daya alam (SDA).  "Karena dari strukturnya di Papua dipengaruhi sektor pertambangan dan penggalian masih besar sekali di Papua," kata dia di kantornya, Jakarta, 6 Mei 2019.

 

Menurut Suhariyanto, ketergantungan yang amat besar pada SDA itu perlu digeser atau dikurangi. Sebab, saat inipun semua negara ingin tidak tergantung pada sumber daya alam, karena suatu saat pasti akan habis.

 

"Presiden sangat berharap suatu saat sumber pertumbuhan ekonomi baru itu adalah energi terbarukan, baik itu ekonomi kreatif ataupun pariwisata. Namun, untuk pergeseran butuh waktu lama," ujar Suhariyanto.

 

Sebelumnya BPS mencatat kontribusi empat pulau besar terhadap perekonomian nasional. Pulau Jawa merupakan pulau yang paling dominan, dengan  kontribusi terhadap PDB sebesar 59,03 persen. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa pada semester I 2019 sebesar 5,66 persen.

 

Pulau kedua yang memberikan kontribusi pada PDB terbesar adalah Sumatera, yang sebesar 21,36 persen. Pertumbuhan ekonomi Sumatera sebesar 4,55 persen.

 

Pada posisi ketiga, kata Suhariyanto, adalah Pulau Kalimantan yang berkontribusi pada PDB sebesar 8,26 persen. Pada kuartal I ini, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Kalimantan sebesar 5,33 persen.

 

Pulau dengan kontribusi terbesar keempat terhadap PDB adalah Sulawesi sebesar 6,14 persen. Pulau ini sekaligus tercatat memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi dari pulau-pulau di seluruh Indonesia, yang sebesar 6,51 persen. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, BPS mencatat kontribusi terhadap PDB sebesar 3,02 persen dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,64 persen.

Sumber:Tempo.co

Share:

Read More

Pemblokiran Internet dan Landainya Aktivitas Ekonomi di Papua

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivitas perekonomian di Papua dan Papua Barat ikut melandai seiring dengan berbagai peristiwa di dua provinsi di timur Indonesia itu. Sudah lebih dari sepekan pemerintah memblokir akses internet di sana dengan dalih mencegah penyebaran berita bohong alias hoaks. Di saat yang sama, massa di berbagai wilayah juga menggelar aksi protes kepada pemerintah terkait dengan aksi rasisme kepada masyarakat Papua di Surabaya.

Salah satu sektor yang terdampak adalah bisnis perhotelan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia atau DPD PHRI Papua Syahril berujar sektor yang digelutinya sangat terdampak kebijakan pemerintah tersebut. "Dampaknya besar terhadap hotel," ujar Syahril melalui pesan singkat kepada Tempo, Kamis, 29 Agustus 2019.

Tempo berhasil menghubungi Syahril melalui layanan pesan singkat non-internet atau sms. Pasalnya, Syahril mengatakan akses internet di sana memang sangat terbatas. Masyarakat hanya bisa tersambung dengan internet bila menggunakan internet berlangganan dan bukan layanan provider biasa. Internet juga masih bisa diakses di hotel-hotel berbintang.

Berdasarkan catatan Syahril, penurunan jumlah pesanan hotel akibat hilangnya akses internet itu bisa mencapai 40 persen dibanding kondisi normal. Penurunan terjadi diduga lantaran para calon pengunjung tidak bisa melakukan pemesanan menggunakan platform online. Ia pun berujar anjloknya tingkat hunian juga disebabkan masih adanya aksi massa, khususnya di Jayapura.

Persoalan perekonomian akibat blokir internet sempat diangkat oleh Direktur Eksekutif South East Asia Freedom of Expression Network atau SAFENet Damar Juniarto melalui akun media sosialnya. Ia mengatakan berbagai layanan masyarakat berbasis online ikut mati seiring dengan diblokirnya internet. Layanan itu misalnya saja Badan Penyedia Jaminan Sosial online hingga ojek online.

Karena itu, Damar pun melayangkan surat somasi kedua serta petisi yang ditandatangani lebih dari 11.000 orang kepada Kementerian Komunikasi dan pada Senin, 26 Agustus. SAFENet memang terus mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara agar membuka blokir internet tersebut. "Kami minta #NyalakanLagi internet di Papua dan Papua Barat agar kegelapan sirna di sana," kata koordinator regional SAFEnet Damar Juniarto dalam keterangan tertulis Selasa, 27 Agustus 2019.

Berbeda dengan bisnis perhotelan dan layanan berbasis internet, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan bisnis logistik tidak begitu terdampak kebijakan pemblokiran internet tersebut. Buktinya, volume lalu lintas logistik dalam sepekan ke belakang memang belum beitu tampak. "Trafik belum ada penurunan sih, masih normal dan volume logistik di Papua kan masih sangat kecil," ujar dia. Adapun titik dengan aktivitas logistik terbanyak di Papua antara lain adalah Sorong dan Jayapura.

Di samping itu, Zaldy berujar para pelaku usaha logistik di sana memang sudah terbiasa dengan kondisi internet yang kurang stabil selama ini. Sehingga, mereka pun sudah memiliki rencana cadangan. "Karena dari dulu sudah sering mati hidup internet dan listrik di Papua, jadi sudah biasa," tutur Zaldy.

Walau demikian, ia tidak memungkiri bahwa saat ini bisnis logistik memang sudah banyak bergantung kepada keberadaan akses internet. Selama internet padam, Zaldy mengatakan aktivitas logistik beralih ke metode manual. "Selain menggunakan sambungan telepon biasa, kami menggunakan dokumen hardcopy," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan menerima banyak protes dari kalangan pengusaha terkait pembatasan akses internet di sana. Ia hanya bisa pasrah dengan kebijakan pemerintah pusat ini. "Banyak keluhan. Makanya kami harap semua sisi informasi bisa dibuka," katanya di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Lukas menuturkan situasi di Papua pada umumnya sudah kondusif. Jika muncul keributan dari mahasiswa, ia mengklaim aparat di sana sudah biasa menghadapinya.

Presiden Joko Widodo mendengarkan penjelasan Gubernur Papua Lukas Enembe (kiri) tentang banjir bandang Sentani sebelum menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan pemulihan kawasan cagar alam Pegunungan Cycloop, Danau Sentani dan daerah aliran Sungai Sentani Tami di Jayapura, Papua, Senin 1 April 2019. Nota kesepakatan itu untuk mensinergikan penanganan pemulihan kawasan-kawasan tersebut pasca banjir bandang. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Ihwal persoalan itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pihaknya belum tahu sampai kapan harus membatasi akses internet di Papua. Alasannya hingga kini pihaknya menemukan lebih dari 230 ribu Uniform Resource Locator atau URL yang memviralkan hoaks terkait insiden di Papua. Ia menuturkan hoaks paling banyak ditemui di Twitter. Adapun isinya beraneka rupa. "Ada berita bohong, menghasut, yang paling parah mengadu domba," katanya.

Jika ditelusuri, kata dia, lokasi penyebar konten-konten hoaks ini bermacam-macam, tidak hanya dari Papua. Kami melihatnya di dunia maya. Bahwa itu dari Papua, manapun di seluruh dunia, kami bisa tangkap. Itu 230 ribu lebih," ucapnya. Rudiantara berharap kondisi keamanan di Papua segera kondusif sehingga kementeriannya bisa segera mengembalikan akses internet di sana seperti sedia kala. Ia pun meminta maaf kepada seluruh pihak yang terdampak dari kebijakan ini.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan keputusan memulihkan akses internet di Papua tidak bisa diambil oleh Kementerian Kominfo saja. Sebab, kata Semuel, keputusan untuk mencabut pelambatan dan pemblokiran akses internet menjadi kewenangan institusi keamanan.

Adapun Ekonom Didik Rachbini mengatakan secara perekonomian kontribusi Papua dalam perekonomian nasional hanya memang hanya lima persen. Namun, dua wilayah tersebut dinilai sebagai sumber daya ekonomi Indonesia di masa depan. Sehingga, secara ekonomi, Papua tetap penting dan merupakan bagian terintegrasi nasional yang tidak terpisahkan dari NKRI.

Belum lagi, pemerintah sebenarnya sudah merencanakan pembangunan Papua selama lima tahun ke arah Maritim sebagai penggerak perekonomian nasional. Adapun pusat pembangunan ekonomi maritim, antara lain direncanakan pada pelabuhan perikanan Tual, Ternate dan Ambon.

Artinya, kata Didik, perhatian pemerintah secara ekonomi politik sebenarnya sudah cukup memadai. Salah satunya adalah dengan pemberian otonomi khusus dan dana otonomi khusus yang jauh lebih besar untuk setiap warga masyarakat. Tetapi, ia menilai upaya mensejahterakan ekonomi melalui dana otonomi khusus ini belum membuahkan hasil yang maksimal.

"Ini dijadikan isu Papua Merdeka oleh para aktivisnya," ujar dia. "Solusi bagi papua adalah pendekatan kesejahteraan, sementara pendekatan keamanan mestinya diambil untuk mendukung pendekatan kesejahteraan tersebut."

Dalam lain kesempatan, Anggota Ombudsman RI Alvin Lie juga menyoroti kebijakan pemblokiran internet tersebut. Ia mengatakan pemerintah berpotensi melakukan maladministrasi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemblokiran tersebut.

"Belum adanya peraturan berpotensi terjadinya maladministrasi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan pembatasan akses internet sehingga merugikan masyarakat," kata Alvin Lie melalui sambungan telepon kepada Tempo, Minggu, 25 Agustus 2019. Ia menjelaskan hal yang disebut maladministrasi adalah bila menggunakan kewenangan untuk tujuan lain daripada yang semestinya, atau berbuat melampaui kewenangan dan berbuat sewenang-wenang.

Alvin mengatakan saat ini belum ada peraturan baku setidaknya untuk lima hal berkaitan dengan pemblokiran tersebut. Misalnya saja peraturan baku soal syarat kondisi darurat dimana pembatasan akses internet boleh dilakukan atau pemblokiran internet. Di samping itu juga belum ada beleid soal mekanisme penetapan kondisi darurat dan siapa pihak yang berhak menetapkan.

CAESAR AKBAR | AHMAD FAIZ | DIAS PRASONGKO

Sumber:Tempo.co

Share:

Read More

Kaleidoskop 2018: 10 Peristiwa Ekonomi yang Jadi Sorotan

TEMPO.CO, Jakarta - Divestasi 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia menjadi salah satu peristiwa yang banyak disorot dalam Kaleidoskop 2018. Sebab, untuk pertama kali sejak Freeport Indonesia beroperasi pada 1973, Indonesia lewat PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) menjadi pemilik saham mayoritas.  Namun, ada beberapa peristiwa ekonomi lain yang juga menjadi sorotan pada 2018.

Kontroversi seperti impor beras hingga rupiah yang menembus level psikologis tertinggi sejak krisis moneter 1998 juga mewarnai 2018. Keberhasilan usaha rintisan unicorn Go-Jek melebarkan sayap ke luar negeri pun menandai warna-warni kehidupan ekonomi Indonesia. Berikut ini 10 peristiwa ekonomi yang banyak disorot dalam Kaleidoskop 2018.
Konvoi pengemudi Go-Jek versi Vietnam yaitu Go-Viet mengelilingi kota Hanoi, Rabu pagi, 12 September 2018. TEMPO/Khairul Anam


1. EKSPANSI GOJEK
Pada 25 Juni 2018, Go-Jek meluncurkan dua perusahaan yang didirikan secara lokal di Vietnam (Go-Viet) dan Thailand (Get). Peluncuran tersebut dilakukan setelah Go-Jek mendapat dana sebesar US$ 500 juta dari investor macam Astra International, Warburg Pincus, KKR, Meituan, Tencent, Google, Temasek, dan lainnya. 

Gojek resmi mengaspal di Vietnam pada 1 September 2018 dengan nama Go-Viet. Peluncuran Go-Viet pada 12 September 2018 di Hotel Melia, Hanoi, Vietnam, juga dihadiri Presiden Joko Widodo yang mengunjungi Vietnam untuk World Economic Forum on ASEAN. 

CEO Go-Jek Nadiem Makarim mengatakan Vietnam dipilih karena populasinya cukup besar dan rasio penggunaan sepeda motor yang tinggi. Menurut VNEExpress.net, jumlah motor di Vietnam pada 2016 sekitar 45 juta dengan jumlah penduduk 92 juta.

Setelah merambah ke Vietnam dan Thailand, Go-Jek melanjutkan ekspansinya ke Singapura. Pada 29 September 2018, Go-Jek memulai debutnya di Singapura. Go-Jek menantang Grab yang menjadi pemimpin pasar ride-sharing dengan jumlah mitra 50 pengemudi. Sedangkan pada 14 Desember, aplikasi GET dalam versi beta resmi hadir di Thailand.

Rangkaian LRT Palembang melintas di atas Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, Senin, 23 Juli 2018. Selain itu, pengerjaan proyek dua jembatan Musi, Musi IV dan Musi VI, dua jembatan layang Keramasan, serta simpang Bandara SMB II, dikebut. Jembatan Ampera, yang merupakan ikon kota empek-empek tersebut, juga dipercantik. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI

2. LRT PALEMBANG
Pada 23 Juli 2018, dua rangkaian kereta api layang ringan atau Light Rail Transit Palembang resmi beroperasi secara terbatas. Saat beroperasi tahap awal, kereta berangkat dari Stasiun DJKA Jakabaring dengan tujuan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Kereta beroperasi di enam stasiun yaitu Stasiun DJKA, Jakabaring, Ampera Cinde, Bumi Sriwijaya, dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin. Awalnya kereta ini dipakai untuk mengangkut atlet, ofisial, serta masyarakat umum untuk Asian Games 2018.

LRT sempat beroperasi hingga pukul 22.00 WIB. Namun, per 2 Desember 2018, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang membatasi waktu operasional kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Sumatra Selatan menjadi pukul 05.00 WIB sampai pukul 19.00 WIB. Pembatasan waktu operasional dilakukan sebagai evaluasi penyempurnaan prasarana untuk kebutuhan uji coba peralatan persinyalan dan penyelesaian pekerjaan. 

Sejak beroperasi pada 23 Juli hingga 29 November 2018, KAI mencatat sekitar 729 ribu penumpang sudah menggunakan LRT.

3. BLOK ROKAN
Pada 1 Agustus 2018, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memutuskan menyerahkan pengelolaan Blok Rokan kepada Pertamina mulai 2021 sampai 2041. Sebelumnya, Blok Rokan dikelola PT Chevron Pacific Indonesia sekitar 94 tahun. Menurut Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Pertamina dipilih karena empat dasar pertimbangan yang diambil setelah mengevaluasi proposal yang diajukan: signature bonus, komitmen kerja pasti, potensi pendapatan negara, dan diskresi Menteri ESDM.

Pertamina harus menginvestasikan sekitar US$ 70 miliar atau Rp 1.008 triliun selama 20 tahun mengelola Rokan. Arcandra meminta produksi bisa tetap dipertahankan pada level rata-rata saat ini sekitar 200 ribu barel per hari dan gas 24,26 MMSCFD. Berdasarkan data dari Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sampai April 2018 tercatat produksi minyak di blok Rokan mencapai 210.280,60 BOPD, dan produksi gas-nya sebesar 24,26 MMSCFD.

PT Chevron Pacific Indonesia menyatakan kekecewaan karena pemerintah Indonesia tidak memperpanjang kontrak mengelola Blok Rokan. Namun, juru bicara Chevron Pacific Indonesia, Danya Dewanti, mengatakan Chevron bangga sudah hampir satu abad mendapat kepercayaan dari pemerintah Indonesia.

Sejumlah driver taksi online individu se-Jabodetabek menyampaikan aspirasi di depan gedung Lippo Kuningan, Jakarta, 10 September 2018. Aksi tersebut menuntut aplikator Grab menghentikan eksploitasi terhadap pengemudi online. Tempo/Fakhri Hermansyah

4. PERMENHUB TAKSI ONLINE
Pada 12 September 2018, Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mencabut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017. Aturan tersebut mengatur tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, atau taksi online.

Pada 18 Desember 2018, Menteri Perhubungan Budi Karya SUmadi menandatangani aturan baru pengganti Permenhub 108 Tahun 2017. Beleid baru itu akan berlaku pada Mei 2019. 

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setyadi, Peraturan Menteri terbaru ini memuat standar pelayanan minimal atau SPM. Ada lima aspek yang diharapkan terefleksi dalam bisnis angkutan sewa khusus.  Di antaranya menyangkut keamanan, perlindungan yang diberikan baik kepada pengemudi maupun penumpang, terhindar dari perbuatan kriminal, pembunuhan atau pelecehan seksual.

Kementerian Perhubungan akan menunjuk pihak ketiga untuk mengawasi penerapan aturan tarif batas atas dan bawah dalam aturan baru taksi online. Pengawasan penerapan aturan tarif ini diperlukan agar tidak merugikan pengguna jasa aplikasi online.

5. KISRUH IMPOR BERAS
Pada 18 September 2018, di tengah beredarnya surat izin impor beras 1 juta ton dari Kementerian Perdagangan, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan sampai Juli 2019 stok beras aman sehingga tidak perlu impor. Ia juga mengatakan Bulog harus menyewa gudang milik TNI AU untuk menyimpan stok beras karena gudang miliknya sudah penuh.

Menanggapi pernyataan Budi Waseso, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan urusan sewa menyewa gudang bukanlah urusannya. "Enggak tahu saya, bukan urusan kami. Itu kan sudah diputuskan di rakor Menko, urusan Bulog," ujar dia.

Keesokan harinya, Budi Waseso kembali menanggapi pernyataan Enggar. Menurut dia, jika impor beras tetap dilakukan maka Kementerian Perdagangan harus menyiapkan tempat untuk menyimpan stok beras itu. "Mendag udah komitmen, kan. Mendag kantornya siap jadi gudang," ujar dia.

Belakangan Kementerian Perdagangan mengklarifikasi izin impor beras 1 juta ton yang beredar sebenarnya merupakan persetujuan atas permintaan perpanjangan masa impor yang diajukan Bulog pada akhir bulan lalu. Angka tersebut merupakan bagian dari kuota impor 2 juta ton yang diputuskan pada Maret lalu. Dari kuota tersebut, data Kementerian mencatat realisasi impor beras telah mencapai 1,8 juta ton.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan polemik ihwal impor beras antara Enggartiasto Lukita dan Budi Waseso tak perlu diperpanjang. Dia menegaskan bahwa tak pernah ada pembahasan soal impor beras belakangan ini. “Terakhir bahas impor, ya Maret lalu,” kata Darmin.

6. RUPIAH TEMBUS RP 15 RIBU
Pada 3 Oktober 2018, kurs rupiah di Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) menembus level psikologis Rp 15 ribu (Rp 15.088) per dolar AS atau terburuk sejak krisis moneter 1998. Adapun, di pasar valuta asing, merujuk data RTI, rupiah diperdagangkan sebesar Rp 15.058 per dolar Amerika Serikat.  

Gubernur Bank Indonesia atau BI Perry Warjiyo mengatakan nilai tukar rupiah yang terus terkoreksi tersebut merupakan kondisi yang tak hanya terjadi di Indonesia. Hal serupa terjadi di negara-negara emerging market yang mengalami defisit transaksi berjalan atau neraca pembayaran impor lebih tinggi dibandingkan ekspor.

Perry mengatakan pelemahan nilai tukar sejak Desember 2017 atau secara year to date berada pada level 9,82 persen. Adapun negara-negara lain yang juga memiliki defisit transaksi seperti Turki nilai tukarnya telah melemah 37,7 persen, Brasil mencapai 17,6 persen, Afrika Selatan sebesar 13,8 persen dan India mencapai 12,4 persen.

Perry meminta semua pihak tak perlu khawatir. Sebab, dari sisi ekonomi domestik masih menunjukkan kondisi yang cukup baik. Misalnya, kata Perry, tekanan harga atau inflasi selama dua bulan terakhir Agustus - September 2018 tetap terjaga, bahkan mengalami deflasi.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (tengah), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kanan), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kanan), Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim (kiri) dan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde (kedua kiri) berfoto bersama saat media briefing penutupan Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Minggu (14/10). ANTARA

7. PERTEMUAN TAHUNAN IMF- BANK DUNIA
Perhelatan Annual Meeting IMF-World Bank 2018 digelar 8-15 Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali. Pertemuan tersebut akan menghadirkan sedikitnya 15 ribu peserta, yang terdiri dari Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara, sektor privat, NGOs, akademisi, dan media.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional alias Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan devisa yang masuk selama perhelatan pertemuan rutin IMF - Bank Dunia adalah Rp 396 miliar. "Sebanyak Rp 341 miliar dari peserta luar negeri dan Rp 55 miliar dari IMF atau Bank Dunia karena mereka juga host, selain pemerintah Indonesia," ujar dia, Selasa, 18 Desember 2018.

Bappenas menyebut dampak ekonomi langsung Pertemuan Tahunan IMF-WB sejak persiapan hingga pelaksanaan adalah Rp 5,5 triliun. Angka tersebut berasal dari investasi konstruksi dari 2017 sampai 2018 sebesar Rp 3,05 triliun dan pengeluaran peserta baik mancanegara maupun domestik senilai Rp 582 miliar pada 2018.

8. HARBOLNAS
Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang berakhir pada 12 Desember mencatat transaksi Rp 6,8 triliun atau naik dari tahun lalu mencapai Rp 4,7 triliun. Jumlah transaksi tahun ini tidak memenuhi target sebesar Rp 7 triliun. Akan tetapi, produk lokal naik kelas dengan menyumbang 46 persen dari nilai transaksi.

Transaksi pembelian produk lokal pada Harbolnas 12.12 mencapai Rp 3,1 triliun. Sedangkan target untuk transaksi produk lokal hanya Rp 1 triliun. 

Produk yang paling banyak dibeli selama Harbolnas 2018 adalah fesyen dan pakaian olahraga yang mencapai 69 persen dari total transaksi.  Kategori berikutnya secara beruntun kosmetik 35 persen, perjalanan 29 persen, produk elektronik 28 persen, gadget dan teknologi 27 persen, pembayaran tagihan dan isi ulang (top up) 17 persen, serta makanan dan minuman 15 persen.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan tiga ruas jalan tol Trans Jawa di Jembatan Kalikuto, Jawa Timur, Kamis, 20 Desember 2018. TEMPO/Friski Riana

9. TOL TRANS JAWA
Pada 20 Desember 2018, Presiden Joko Widodo meresmikan tiga ruas jalan tol Trans Jawa di Jawa Tengah.  Ruas jalan tol yang diresmikan Jokowi antara lain Pemalang - Batang (segmen Simpang Susun Pemalang-Pasekaran 39,2 kilometer), Batang - Semarang (segmen Pasekaran Simpang Susun Krapyak 75 kilometer), dan Semarang - Solo, (segmen Salatiga - Kartasura 31 kilometer).

Selain di Jawa Tengah, Jokowi juga telah meresmikan empat ruas tol di Jawa Timur. Menurut Jokowi, peresmian 7 ruas jalan tol Trans Jawa kali ini menandakan jalan dari Merak sampai Grati, Pasuruan, telah tersambung dan bisa dilalui kendaraan.

Pada kurun waktu 1978 hingga 2004 telah terbangun jalan tol sepanjang 242 kilometer dari Merak hingga Cikampek. Kemudian pada 2005-2014 jalan tol yang sudah dibangun sepanjang 75 kilometer. Adapun di pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yaitu 2015-2018 pemerintah sudah membangun 616 kilometer jalan tol.

10. DIVESTASI FREEPORT
Pada 21 Desember 2018, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum menebus 51,2 persen perusahaan tambang PT Freeport Indonesia senilai US$ 3,85 miliar atau Rp 55,8 triliun (dengan kurs 14.500 per dolar AS). Untuk membayar saham Freeport, Inalum menerbitkan obligasi valuta asing senilai US$ 4 miliar atau Rp 58 triliun. Selepas transaksi saham ini, Freeport mengantongi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi.

“Ini merupakan momen bersejarah setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973. Kepemilikan mayoritas ini akan kami gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujar Presiden Joko Widodo.

Chief Executive Officer PT Freeport-McMorran Copper & Gold Inc, Richard Adkerson, mengatakan akuisisi saham Freeport oleh Inalum sangat menguntungkan. Pasalnya, perusahaan telah mendapatkan kepastian mengenai kelanjutan bisnisnya terkait dengan kerja sama dengan Inalum hingga 2041.

Sumber:Tempo.co

Share:

Read More

Riset Bappenas: Belanja Pemerintah Naik, Pertumbuhan Ekonomi Lambat

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas melakukan riset terhadap efektivitas belanja kementerian dan lembaga pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasilnya, peningkatan belanja kementerian dalam beberapa tahun terakhir ternyata belum optimal meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam riset Bappenas, setiap peningkatan belanja kementerian sebesar 1 persen seharusnya memiliki andil 0,06 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu peningkatan sebesar 11 persen memiliki andil ke pertumbuhan ekonomi sebesar 0,66 persen. 

“Fakta dan realisasinya, peningkatan belanja 11 persen hanya memiliki andil 0,24 persen pada pertumbuhan ekonomi,” kata Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Bappenas, Boediastoeti Ontowirjo dalam paparannya di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Senin, 12 Agustus 2019.

Menurut Boediastoeti, realisasi belanja negara sejak 2011 hingga 2018 terus meningkat. Dari semula Rp 1.294 triliun pada 2011, menjadi Rp 2.269 triliun pada 2018.

Peningkatan ini tak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang justru membentuk kurva U. Pada 2011, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,16 persen, lalu turun ke titik terendah sebesar 4,79 persen pada 2015, dan kembali naik menjadi 5,17 persen pada 2018.

Boediastoeti juga menyoroti dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi sektoral. Sepanjang 2013 hingga 2017 misalnya, belanja di bidang jasa pendidikan memiliki elastisitas sebesar 0,39 persen, atau tertinggi keempat setelah konstruksi, jasa keuangan, dan administrasi pemerintahan. Namun,  peringkat pendidikan Indonesia yang dihitung dari The Programme for International Student Assessment (PISA) hanya berada di level 63 dari 71 negara pada 2015.

Untuk itu, Boediastoeti mendorong peningkatan kualitas belanja negara, salah satunya melalui peningkatan belanja sektor produktif seperti belanja barang. Dari tahun 2016 hingga 2017 misalnya, kata Boediastoeti, belanja barang memiliki peningkatan sebesar Rp 31,8 triliun, atau lebih rendah dari belanja modal yang sebesar Rp 39 triliun. Namun, dampak belanja barang ke pertumbuhan ekonomi mencapai 0,08 persen, lebih tinggi dari dampak belanja modal sebesar 0,03 persen.

Belanja barang pun harus diarahkan ke sektor yang benar-benar memicu pertumbuhan ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi di daerah. Dua belanja yang selama ini efektif adalah peningkatan belanja alat mesin pertanian atau alsintan dari Kementerian Pertanian dan pengadaan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Dalam perencanaan ke depan, belanja negara yang produktif dapat menjadi terobosan untuk diterapkan kementerian lainnya,” kata Boediastoeti.

Sumber:Tempo.co

Share:

Read More

Penerimaan Negara Melambat, Sri Mulyani: Dampak Pelemahan Ekonomi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut adanya pelemahan penerimaan negara tahun 2019 apabila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Hal Itu terlihat dari tiga komponen, yaitu realisasi pendapatan negara, realisasi perpajakan, serta realisasi penerimaan negara bukan pajak. Berdasarkan data APBN Kita Edisi September 2019, Tiga komponen itu terpantau lebih rendah ketimbang dua tahun sebelumnya.

"Ini menandakan bahwa kondisi ekonomi mengalami penurunan, sehingga para perusahaan terutama pembayar pajak membayarkan pajaknya lebih rendah dibandingkan dua tahun sebelumnya. Ini yang harus kita waspadai," ujar dia di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 24 September 2019.

Pelemahan dari segi pembayaran pajak, terutama wajib pajak perusahaan, kata dia, menggambarkan mereka mengalami situasi dan kondisi yang kurang baik pada tahun ini.

Realisasi penerimaan negara hingga 31 Agustus 2018 baru mencapai Rp 1.189,28 triliun atau 54,93 persen dari target APBN. Adapun pada 2018 realisasi untuk periode yang sama adalah Rp 1.152,88 triliun atau 60,85 persen dari target dan pada 2017 adalah Rp Rp 973,4 triliun atau 56,1 persen dari target.

Sedangkan realisasi penerimaan perpajakan hingga Agustus 2019 adalah Rp 920,15 triliun alias 51,5 persen dari target. Tahun lalu realisasi tersebut tercatat Rp 907,53 atau 56,09 persen dari target dan pada 2017 adalah Rp 778,7 triliun atau 52,9 persen dari target.

Pada penerimaan bukan pajak, dia mencatat realisasi hingga 31 Agustus 2019 adalah Rp 268,16 triliun atau 70,89 persen dari target. Pada periode yang sama tahun lalu realisasinya mencapai Rp 240,32 triliun atau 87,25 persen dari target. Sementara pada 2017 realisasi PNBP Agustus adalah Rp 193,3 triliun atau 74,3 persen dari target.

Sri Mulyani mengatakan hingga akhir bulan lalu kondisi di berbagai negara memang kurang menggembirakan. Pasalnya, banyak negara yang ekonominya tumbuh melambat. Misalnya saja Amerika Serikat  dan Eropa yang selama ini cukup kuat juga mengalami tren penurunan.

Di samping itu Jepang pun terpantau masih bergerak di zona rendah. Sedangkan beberapa negara berkembang, seperti Meksiko dan Argentina, juga mengalami penurunan. "Brasil sedikit meningkat walau di level rendah."

Dengan kondisi seperti itu, ia mengatakan perekonomian global memang belum berubah dan masih konsisten melemah. Kondisi tersebut juga tercermin dengan melemahnya harga komoditas utama seperti batubara, minyak dan gas. Pada minyak, harga memang sempat terkerek naik ketika ada insiden serangan kepada kilang Saudi Aramco beberapa waktu lalu.

Dengan kondisi ekonomi melemah, dia mencatat kebijakan moneter negara-negara maju cenderung lebih longgar, baik dari suku bunga yang turun maupun keinginan menambah likuiditas. Itu terlihat juga pada kebijakan di Amerika Serikat dan Eropa.

Pada beberapa negara berkembang, kondisi itu juga memberi dampak positif dengan adanya arus modal yang masuk, terutama ke Tanah Air. Meskipun, kata Sri Mulyani, Indonesia masih perlu memperbaiki iklim investasi untuk menjaring keuntungan dari investasi asing langsung alias foreign direct investment.

CAESAR AKBAR

Sumber:Tempo.co

Share:

Read More

BI Prediksi Ekonomi 2020 Lebih Baik, Tumbuh Sampai 5,5 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti optimistis ekonomi negara pada 2020 akan tumbuh baik. Ia memprediksi pertumbuhan ekonomi pada 2020 masih berkisar 5,1 hingga 5,5 persen.

"Kami melihat prospek ekonomi pada 2020 itu sangat baik. Kami melakukan preemptive action (tindakan pencegahan) menurunkan suku bunga untuk mengantisipasi pertumbuhan," ujarnya dalam acara Economic Outlook 2020 di Pacific Place, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019.

Adapun sampai akhir 2019, ia meramalkan pertumbuhan ekonomi berkisar 5,0 persen sampai 5,4 persen. Destry mengatakan ekonomi Indonesia masih bertahan pada kisaran 5 persen di tengah perang dagang Amerika Serikat dan Cina yang menyebabkan terjadinya resesi atau pelemahan di segala sektor.

Gejolak ekonomi global akibat eskalasi sentimen dagang sebelumnya ditandai dengan aksi Amerika Serikat menaikkan bea masuk barang dari Cina sekitar 10 persen atau senilai US$ 250 miliar.

Pada fase selanjutnya, Amerika Serikat meningkatkan lagi bea masuk untuk barang Cina sekitar US$ 300 miliar dengan kisaran 10-25 persen. Kondisi ini mengakibatkan resesi atau pelemahan perdagangan dunia. Kegiatan ekspor Indonesia turut terpukul sehingga memperlebar celah transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).

"Untuk menghadapi kondisi ini kita akan mengoptimalkan domestik ekonomi yang kita miliki. Sebab, perang dagang akan terjadi berkepanjangan," tuturnya.

Bank Indonesia, ujar Destry, juga telah mengambil kebijakan pelonggaran moneter, yakni menurunkan tingkat suku bunga, sebanyak dua kali. Tujuannya ialah memberikan ruang bagi perbankan untuk bisa menyalurkan kredit. Sebab, dengan likuiditas yang baik, perbankan dapat menekan suku bunga kredit.

Selain pertumbuhan ekonomi, Destry memaparkan prediksi inflasi yang masih akan terjaga di kisaran 3 persen plus-minus 1 sepanjang 2020. Ia juga optimistis CAD akan lebih rendah ketimbang 2019 dengan optimmalisasi konsumsi dalam negeri. "Lalu konsumen meningkat di level 7-9 persen," ujar Deputi Senior BI tersebut.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Sumber:Tempo.co

Share:

Read More